Aplikasi Pendukung Pengadaan Barang

Hasil gambar untuk aplikasi berbasis android yang bertujuan untuk pengadaan barang dan jasaLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah aplikasi berbasis android yang bertujuan untuk pengadaan barang dan jasa. Dengan aplikasi ini, pengguna mempunyai akses langsung terhadap pengadaan barang dan jasa Kemenkeu. Aplikasi ini pun sudah bisa diunduh di google play store.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto menyatakan rilis aplikasi mobile Kemenkeu merupakan upaya sistem pengadaan barang dan jasa serta proses pengadaan Kemenkeu yang modern, transparan, dan juga adil.

Adapun fitur-fitur yang ditawarkan ialah fitur LPSE News (informasi pengadaan, aktifitas, dan kebijakan terkini LPSE), fiturl media sosial (terkoneksi langsung dengan FB, Instagram, dan twitter).

Kemudian juga ada fitur Youtube (profile pusat LPSE) dan juga fitur akses kontak telepon serta email helpdesk Pusat LPSE langsung dari ponsel pintar Anda yang kini bisa diunduh lewat google play.

Tak hanya itu, untuk informasi lelang yang otomatis, bisa didapatkan melalui SMS Info Lelang dengan SenderID ‘LPSE KEMKEU’ yang kemudian akan mendapatkan dua hal, SMS Reminder dan juga Broadcast Message terkait informasi layanan dan update aplikasi KemKeu.

Selain lewat aplikasi LPSE Kemenkeu Mobile dan juga SMS Info Lelang, dapat juga diakses Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) 5.0 yang menawarkan kemudahan dalam proses pengadaan langsung.

Baca Juga : Aplikasi Mobile Cloud dari TelkomSigma

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) meluncurkan kartu kredit bagi kementerian dan lembaga (K/L). Dengan Kartu Kredit Pemerintah ini, maka satuan kerja (satker) di masing-masing K/L tidak perlu lagi membawa uang tunai untuk menjalankan kegiatan operasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, adanya kartu kredit ini dalam rangka mendorong modernisasi sistem pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Dia mengungkapkan, selama ini, saat satker di sebuah K/L akan melakukan kegiatan atau mengawal menteri dan pejabatan melakukan kegiatan, maka harus membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Hal ini dinilai tidak efisien dan kerap menimbulkan kecurigaan saat harus melewati area tertentu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *